loading...
loading...
"Dalam waktu satu sampai dua hari akan kami putuskan (soal pencabutan pembekuan PSSI). Kami diberi kesempatan untuk mengaji dari aspek hukum, dari aspek politis, termasuk kesepakatan-kesepakatan yang dulu pernah disampaikan oleh FIFA di hadapan Presiden, tapi dalam 1-2 hari ini pasti akan kami sampaikan," ungkap Imam pada wartawan di Istana Negara, Rabu (24/2/2016) sore WIB.
Imam bersama Agum menghadap Presiden Jokowi selama sekitar satu jam. Dalam pertemuan itu Presiden memberi arahan pada Menpora untuk dalam satu dua hari ini mengkaji bagi kemungkinan rencana pencabutan pembekuan terhadap PSSI.
PSSI dibekukan Pemerintah pada April 2015 lalu setelah organisasi tersebut tidak mengiraukan tiga surat peringatan yang dikeluarkan Kemenpora. Tiga surat peringatan itu muncul lantaran PSSI tidak mematuhi rekomendasi BOPI soal status kompetisi serta Persebaya dan Arema.
Pembekuan tersebut dinilai FIFA sebagai bentuk campur tangan pemerintah pada kegiatan sepakbola, suatu hal yang sangat diharamkan oleh organisasi yang ketika itu masih dipimpin Sepp Blatter. Pada akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi pada Indonesia.
"Intinya kita tidak ingin sanksi ini berlanjut, yang kedua kita ingin punya waktu yang panjang untuk menyiapkan tim indonesia berlaga di SEA Games maupun Asian Games. Yang ketiga, ke depan reformasi harus tetap berjalan, akuntabilitas ditingkatkan, pemerintah harus ada dalam bagian yang tidak terpisahkan, baik struktural maupun koordinasi dengan PSSI."
"Aspek-aspek ini menurut saya yang perlu kita kerjakan dan yang paling penting tadi Presiden menyampaikan harus ada akuntabilitas, harus ada laporan yang riil kepada masyarakat, sehingga mereka tidak hanya disuguhi hiburan, tapi juga mereka belajar bahwa ini adalah industri besar yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," papar Imam.
"Akuntabilas itu sebelum kick-off liga atau kompetisi harus jelas. Tentang kontrak pemain, pelatih, dan lain sebagainya, harus jelas. Tidak boleh lagi ada tunggakan gaji pemain, tidak boleh pemain disia-siakan atas nama kebutuhan mereka. Yang kedua setelah selesai kompetisi maupun turnamen itu harus jelas laporan keuangannya, berapa yang didapat kerugiannya berapa, untuk klub berapa, untuk operator berapa ini harus jelas," tambahnya.
Selain soal akuntabilitas, Imam juga mensyaratkan digelarnya Kongres Luar Biasa PSSI jika nantinya pembekuan benar dicabut. KLB disebutnya harus digelar sebelum roda kompetisi berputar.
"Ya , KLB juga menjadi prasyarat dan KLB adalah solusi sebelum nanti ada liga atau kompetisi."
"Besok kami akan mengumumkan secara resmi karena kita diberi waktu oleh presiden 1-2 hari ini. Kalau enggak besok mungkin Jumat kami sampaikan bagaimana. Karena kalaupun dicabut maka harus ada prasyarat, prasyarat akuntabilitas harus ditegakkan. Dan presiden betul-betul memperhatikan hal ini, dan kalau toh ada KLB juga, seperti apa yang harus sama visi dan misinya dengan pemerintah."
Sementara itu Agum dengan yakin menyebut PSSI sudah diaktifkan kembali. Soal keharusan menggelar KLB, Agum menyatakan kalau KLB juga harus digelar berdasarkan statuta.
"Kabar baik, PSSI akan diaktifkan kembali. Kalaupun mau KLB, harus melalui jalur statuta," ucapnya.
Seperti diberitakan Detik sebelumnya, Agum telah menemui Wakil Presiden AFC yang juga menjabat anggota Komite Eksekutif FIFA, Prince Abdulullah, di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut Agum melaporkan kemajuan yang didapat tim Ad-Hoc, sebagai tim yang dibentuk FIFA untuk menengahi kisruh antara PSSI dengan pemerintah.
Setelah itu pada pekan lalu Agum melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menpora Imam Nahrawi. Mereka membicarakan status pembekuan PSSI setelah Komite Ad-Hoc menyambangi AFC.
Sumber: sport.detik.com
loading...
