loading...
loading...
"Saya minta para kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru mengedepankan kejujuran dalam pelaksanaan UN. Yang kami nilai bukan hasil UN, tapi integritasnya," tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, saat pemaparan materi dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat, Depok, Senin (30/3).
Dia menyebutkan, dengan dihapuskannya UN sebagai penentu kelulusan siswa, maka nilai tinggi bukan ukuran keberhasilan sekolah. Kemendikbud akan menilai intergritas setiap sekolah.
"Dalam UN, yang utama bukan siapa yang nilainya paling tinggi. Tapi siapa yang sekolahnya paling jujur karena yang paling diutamakan adalah integritasnya," ujarnya.
Dia menambahkan, bukan nilai tertinggi yang bisa masuk ke dunia global, tapi orang-orang integritas tinggi. Anak-anak Indonesia akan menghadapi masalah di mana-mana karena tidak menomorsatukan integritas.
"Makanya ini harus kita tumbuhkan semangat integritas. Mulai tahun ini akan kita panggil guru-guru serta sekolah yang integritasnya tertinggi untuk menerima reward dari pemerintah. Jadi saya imbau guru-guru, kepala sekolah, kadis Diknas mari berlomba-lomba tingkatkan integritas. Kita butuh siswa berprestasi tapi paling utama yang integritasnya tinggi," beber Anies.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Furqon mengatakan, salah satu isu yang dibahas dalam rembuk nasional adalah pelaksanaan ujian nasional.
"Sesuai arahan Pak Menteri, UN 2015 harus jujur dan berkualitas. Itu sebabnya, meski UN tidak menentukan kelulusan, namun diharapkan hasil UN tetap baik dan semangat siswa mencapai kompetensi tetap tinggi," kata Furqon, Selasa (31/3).
Dia menambahkan, mulai tahun ini juga akan ada indeks integritas sekolah. Dengan begitu, nilai yang tinggi namun diraih dengan cara yang tidak jujur bisa diblacklist.
Adapun pelaksanaan UN dimulai akhir semester V atau awal semester VI. Peserta didik dengan nilai kompetensi kurang, lanjut Furqon, dapat memperoleh pembelajaran remedian dan mengikuti ujian perbaikan pada 2016.
"Rancangan kebijakan UN 2016 mencakup materi/kompetensi yang diujikan merupakan irisan standar isi antara kurikulum 2006 dan 2013," tegas Furqon.
Sumber: jpnn
loading...
