Berita Terbaru PSSI-KPSI: Sama-sama Keras, Pemerintah dan Task Force pun Tak Ada Guna

loading...

loading...

Berita Terbaru PSSI-KPSI: Sama-sama Keras, Pemerintah dan Task Force pun Tak Ada Guna--

Rasanya sudah malas mengikuti perkembangan sepakbola Indonesia. Buang-buang energi. Pengurus PSSI dan KPSI, seperti yang pernah diucapkan salah satu pemain timnas yg berlaga di ISL, seperti kanak-kanak. Mereka sama-sama keras, mementingkan ego individu dan golongan mereka sendiri seolah mereka lupa berada di negara mana saat ini. Namun arsip ini hanya kliping yang menjadi saksi tentang peristiwa sepakbola Indonesia yang kisruhnya berkepanjangan ini.

KPSI Larang Pemain ISL Ikut Membela Timnas Asuhan PSSI
Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) menegaskan untuk tidak mengizinkan para pemain yang bermain di klub peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL) membela timnas di bawah pengelolaan PSSI. Hal itu karena KPSI sudah mempunyai tim yang dilatih oleh pelatih Alferd Riedl.
Timnas Indonesia akan memulai untuk melakukan pemusatan latihan Babak Kualifikasi Piala Asia 2015 pada 4 Januari 2013. Pelatih Nil Maizar sudah merekomendasikan 43 pemain yang bermain di klub peserta kompetisi ISL, IPL ataupun liga luar negeri untuk membela timnas.
"Klub peserta kompetisi ISL tidak akan melepas pemainnya ke PSSI Djohar Arifin, sebab KPSI telah memiliki tim sendiri yang diisi pemain-pemain terbaik dari klub-klub ISL, dan juga didampingi pelatih terbaik, yakni Alfred Riedl,"tutur salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI), Tonny Aprilani, di Jakarta, Selasa, (25/12/2012), kepada wartawan.
Tonny Aprilani melanjutkan, untuk menghadapi Babak Kualifikasi Piala Asia, tim tersebut sudah siap tinggal dikumpulkan lagi para pemainnya.
“Formasi tim sudah terbentuk sejak persiapan piala AFF kemarin. Tinggal dikumpulkan saja para pemainnya. Alferd Riedl kita panggil lagi. Siap sudah. Bukan hal yang berlebihan jika klub-klub ISL, tidak bersedia melepas pemainnya, karena ini soal prinsip,"ujarnya.
Tonny Aprilani menambahkan, selain karena telah memiliki timnas sendiri, klub-klub ISL adalah klub yang menurunkan Djohar Arifin dan telah memilih Komite Eksekutif PSSI yang baru di KLB Ancol 18 Maret 2012 lalu.
“Bagaimana mungkin logikanya mereka akan melepas pemain? Kan mereka sudah tidak mengakui Djohar,"katanya.
Konflik sepakbola yang terjadi di tanah air mengakibatkan Indonesia memiliki dua federasi sepakbola, yaitu PSSI dan KPSI. Masing-masing federasi kemudian membentuk timnas.
Sebelum berlaga di Piala AFF 2012 kedua federasi tersebut membentuk timnas. Timnas Indonesia di bawah pengelolaan PSSI dilatih oleh Nil Maizar sementara di bawah pengelolaan KPSI, tim dilatih oleh Alferd Riedl.
Konfederasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) menunjuk Timnas Indonesia di bawah pengelolaan PSSI yang berlaga di Piala AFF. Alasannya timnas tersebut dibentuk di bawah federasi resmi.
Tim KPSI di bawah Alferd Riedl kemudian diliburkan dan para pemain kembali berlatih di klub. KPSI kemudian menyatakan bahwa tim akan dipersiapkan untuk berlaga di Babak Kualifikasi Piala Asia 2015 dan Alferd Riedl tetap ditunjuk sebagai pelatihnya.

PSSI Akan Lapor ke FIFA Klub yang Melarang Pemain Membela Timnas
Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengambil langkah tegas di dalam melakukan pemanggilan pemain yang terpilih membela timnas di Babak Kualifikasi Piala Asia 2015.
Sekretaris Jenderal PSSI Halim Mahfudz mengatakan, PSSI akan melaporkan klub yang tidak mengizinkan para pemain membela timnas dan pemain yang menolak bergabung dengan timnas kepada Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) dan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC).
"Melarang pemain membela timnas adalah pelanggaran profesi yang sangat serius. Menghindari hal tersebut terjadi maka PSSI akan mengirimkan daftar nama 43 pemain yang telah direkomendasikan oleh pelatih Nil Maizar kepada FIFA dan AFC,"tuturnya saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (25/12/2012).
Langkah yang diambil oleh PSSI melaporkan klub dan pemain yang tidak mematuhi aturan, menurut Halim Mahfudz, sudah merupakan kewenangan PSSI yang berlandaskan pada Statuta FIFA.
"Statuta FIFA pasal 10 dan 13 menyebutkan peran PSSI sebagai federasi sepakbola resmi adalah mengatur dan mengawasi semua hal tentang sepakbola Indonesia. Langkah
yang diambil dengan berlandaskan pada statuta, wajib dilakukan di tengah kisruh yang tidak kunjung usai ini,"ujarnya.
Atas dasar itu, Halim Mahfudz menjelaskan, PSSI berhak melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi.
"Seluruh otoritas sepakbola dunia pun akan menerima dan mengetahui daftar pemain ataupun klub blacklist yang melalukan pelanggaran tersebut. Ini dilakukan demi kepentingan nasional,"katanya.

Task Force Meminta KONI Pusat Mediasi PSSI dan KPSI
Tim Gugus Tugas (Task Force) meminta kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk menjadi mediator di dalam pembentukan Timnas Indonesia.
Pelatih Timnas Indonesia, Nil Maizar merekomendasikan 43 nama pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas yang dipersiapkan mengikuti Babak Kualifikasi Piala Asia 2015.
Para pemain tersebut berasal dari pemain yang membela klub-klub peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL), Indonesia Premier League (IPL) dan liga luar negeri.
Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) sebagai induk federasi sepakbola dari klub-klub peserta kompetisi ISL membuat keputusan untuk berkonsultasi dengan tim Task Force di dalam membahas pembentukan Timnas Indonesia.
Namun seperti ditegaskan oleh salah satu anggota Task Force, Djoko Pekik Irianto, Task Force tidak memiliki kewenangan di dalam melakukan pembentukan timnas.
Tim bentukan pemerintah tersebut hanya memiliki kewenangan di dalam melakukan mediasi terhadap konflik sepakbola yang terjadi antara PSSI dan KPSI.
Walaupun begitu, Task Force tidak lepas tangan dan membiarkan begitu saja adanya permasalahan di dalam pembentukan timnas. Tim pimpinan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo itu meminta kepada KONI Pusat untuk menjadi mediator dan mendorong semua pihak supaya para pemain terbaik dapat membela timnas.
"Sebaiknya begitu, toh salah satu anggota Task Force Tono Suratman adalah unsur Koni. Koni akan menjadi mediator dan mendorong semua pihak (PSSI dan KPSI) supaya semua pemain terbaik (IPL maupun ISL) bergabung di timnas," tutur Deputi Kemenpora Bidang Peningkatan Prestasi, Djoko Pekik Irianto saat dihubungi, Selasa (25/12/2012).
Mengenai kewenangan pembentukan Timnas Indonesia, Djoko Pekik Irianto menegaskan, kewenangan tersebut tetap berada di bawah PSSI. "Timnas ya tetap berada di bawah PSSI," tegasnya.

KPSI: Pemerintah Silahkan Memilih
Salah satu anggota Komite Eksekutif (Exco) Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI), Tonny Aprilani menyambut baik langkah Task Force yang meminta kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat untuk menjadi mediator di dalam pembentukan Timnas Indonesia.
Tim pimpinan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo itu meminta kepada KONI Pusat untuk menjadi mediator dan mendorong semua pihak yaitu PSSI dan KPSI supaya para pemain terbaik yang bermain di klub peserta kompetisi IPL dan ISL dapat membela timnas.
"Saya setuju dengan gagasan keterlibatan aktif KONI dalam menyikapi dualisme timnas ini. Karena memang faktanya terdapat dua timnas. Di dalam situasi kemelut atau situasi yang tidak normal seperti sekarang, peran KONI dan pemerintah seharusnya bisa lebih dari situasi normal. Salah satunya mengambil inisiatif untuk mengambil alih pengelolaan timnas," tuturnya Selasa (25/12/2012).

Melihat adanya dua timnas tersebut, Tonny Aprilani menyerahkan, kebijakan
pemilihan dua timnas ini kepada pemerintah.
"Silahkan pemerintah melalui KONI memilih timnas mana yang terbaik untuk mewakili Indonesia. Itu sangat mungkin. Tinggal dipilih aja, timnas mana yang akan dikirim. Apakah The Real Garuda milik kita, atau timnas PSSI Djohar, silakan aja,” tuturnya.

Simpulan:

1. Pemain menjadi pihak yang dirugikan dalam hal ini (tak dapat membela negara. Sudah jelas, sebobrok apapun PSSI dan pengurusnya, PSSI-lah yang terdaftar sebagai anggota FIFA).
2. FIFA pernah meminta pemerintah turun tangan. Secara tersirat, pemerintah diminta memblokir segala kegiatan (izin) penyelenggaraan turnamen ISL. Bukan mencampuri urusan PSSI, karena dilarang dan itu berisiko sanksi FIFA.
3. Task Force yang dibentuk untuk memediasi PSSI-KPSI kok malah meminta KONI turun tangan. Apa gunanya tuh Task Force dibentuk?
4. KONI pun selama ini tak bisa bertindak arif menyelesaikan perseteruan pengurus PSSI-KPSI.
5. Memang benar (FIFA pun sudah mengetahui), intrik politik sudah sangat merugikan sepakbola Indonesia. Ini menjadi bumerang bagi partai tersebut di pemilu yang akan datang....

Berita dikumpulkan dari Tribunnews

loading...