Bola Panas Izin Penyelenggaraan ISL dan IPL

loading...

loading...

Bola Panas Izin Penyelenggaraan ISL dan IPL--

Beberapa waktu lalu, FIFA sudah meminta pemerintah untuk turun tangan menengahi kisruh sepakbola. FIFA juga sudah mengetahui, politik telah bermain di sepakbola Indonesia. Namun, campur tangan pemerintah terhadap sepakbola berpotensi turunnya sanksi (skorsing) terhadap kegiatan sepakbola Indonesia di pentas dunia. Pemerintah pun telah maklum akan hal itu. Sepertinya, peran pemerintah hanya boleh memberikan izin atau tidak untuk sebuah pertandingan/ kompetisi yang tidak berada di bawah federasi. Tetap saja, pemerintah gamang mengambil tindakan. Apakah izin pertandingan ISL (ataupun IPL nantinya) sudah patut? Entahlah.... Saya tak mau memihak.

Seperti diberitakan Detiksport, Plt Menpora Agung Laksono menegaskan tetap akan memberikan izin rekomendasi kepada penyelenggaraan kompetisi baik ISL maupun IPL. Namun, ada beberapa persyaratan serta akan ada evaluasi setiap pekannya.

Seperti diketahui, dalam keterangan pers siang kemarin, Jumat (4/1) Agung mengatakan bahwa pihaknya belum akan memberikan izin rekomendasi bagi ISL maupun IPL. Akan tetapi, sehari kemudian putusan itu berubah menjadi memberikan izin rekomendasi kompetisi.
"Dalam rangka pembinaan para pemain, pelatih, maka pemerintah memandang penyelengaraan kompetisi adalah langkah yang penting dan sangat diperlukan. Mengingat hal tersebut, maka pemerintah memberikan rekomendasi untuk ISL ataupun IPL dengan tiga syarat,'' ujarnya di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/1/2013).

Ketiga syarat yang diajukan oleh Agung tersebut adalah:

1. Kedua belah pihak harus memiliki komitmen untuk menghilangkan dualisme dan melaksanakan penyatuan kompetisi.

2. Berkomitmen untuk membentuk satu timnas yang tangguh, dan

3. Pihak operator liga harus menyelesaikan segala macam kewajiban klub-klub kepada pemainnya seperti tunggakan gaji dan lain-lain.

"Kami akan evaluasi setiap minggunya mengenai tiga poin tersebut. Apakah mereka menjalankan atau tidak. Jika nantinya ada salah satu atau seluruh poin tersebut tidak dijalankan maka kami tidak segan-segan untuk mencabut rekomendasi izin tersebut," tegasnya.

"Semua harus diselesaikan, seperti gaji yang terlambat 2-3 bulan, bahkan sampai 5 bulan. Saya kira harus diselesaikan, kami tidak boleh main-main seperti itu. Tindakan yang tidak bermoral harus diselesaikan juga soal keimigrasian," paparnya.

"Soal izin pertandingan, nanti terserah ke kepolisian. Sebab izin bukan di BOPI, bukan di Menpora, tapi di kepolisian," sambungnya.

Terkait syarat kedua, Agung juga meminta kepada klub-klub ISL untuk menyerahkan pemainnya ke timnas, jika tidak pemerintah bakal mencabut kembali izin rekomendasi tersebut.
"Itu sudah menjadi persyaratan dari draft yang dikeluarkan BOPI. Jika ISL tidak melaksanakan, maka rekomendasi akan dicabut kembali," ujarnya.

"Tentu harus ada kelegowoan untuk mengikhlaskan pemain-pemain yang tersebar di klub-klub yang terkait dengan ISL ke satu timnas. Timnas itu satu di bawah PSSI,"

Agung juga meminta kepada ISL untuk segera melunasi gaji para pemainnya secepat mungkin. "Jangan sampai gaji dibayar setelah selesai musim kompetisi," ujarnya.

Agung menilai PT. Liga Indonesia kini mau menyelesaikan masalah terkait tertunggaknya gaji pemain serta bersedia dalam pembentukan satu timnas.

Semoga, pemerintah bisa mengambil peran yang tepat tanpa masuk ke ranah federasi dan politik. Tindakan yang berpotensi turnnya sanksi FIFA harus dihindari.
Jika ada pelanggaran, harus bisa bertindak sesuai yang telah disebut, mencabut rekomendasi.

Sumber berita: Detiksport

loading...